Sejarah Indonesia➳ Kondisi Rakyat Saat PEMILU pertama pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955- 3 Maret 1956)

Sebagai negara yang masih sangat muda dan baru saja mendapatkan kemerdekaan, Indonesia termauk berhasil dalam menjalankan pemilu 1955. 

Pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama Indonesia, adalah pemilu yang paling bersejarah dalam perjalanan Indonesia menjalankan sistem demokrasi. Kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan yang masih belum stabil, tentu saja menjadi masalah tersendiri ketika akan menyelenggarakan pemilu 1955. Keadaan masyarakat pun juga turut menjadi perhatian pada saat akan diseselenggarakannya pemilu pertama kali di Indonesia. Karena, seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat masa awal kemerdekaan, masih ada beberapa gejolak di beberapa daerah Indonesia.

Seperti halnya kondisi pada saat akan diselenggarakan pemilihan umum, tentu ada masa kampanye untuk memperkenalkan calon dan progrm-programnya. Nah, dari sini kemudian partai politik mulai bergerilya ke daerah-daerah dan melakukan kampanye dengan berbagai cara kreatif. Nah, dalam kampanye yang dilakukan tersebut, tak jarang para jurkam membakar semangat para konstituen nya untuk memilih jagoan-jagoannya. Keadaan kemudian menjadi tidak stabil karena banyak muncul hasutan-hasutan yang membuat warga menjadi terbakar dan emosional. Keadaan seperti ini terjadi di daerah Pasirlangu (Cisarua, Cimahi), Jawa Barat. Beberapa keributan kecil di beberapa daerah terjadi, namun tidak sampai menjadi kerusuhan.

Menjelang Pemilihan umum pertama Indonesia, seorang yang diduga sebagai anggota PNI, kedapatan merobek-robek gambar Pancasila. Sedangkan pada gambar Pancasila tersebut pada bagian lainnya terdapat foto Bung Karno. Orang yang diduga anggota Partai Nasional Indonesia tersebut kemudian menginjak-injak foto Presiden Indoesia pertama tersebut. Kemudian orang tersebut segera diadukan kepada pihak yang berwajib.

"Melihat perbuatannya itu, segera oleh pihak yang berdekatan di situ mengadukannya ke pihak berwajib," kata sumber berita harian Pikiran Rakjat yang terbit pada 20 Agustus 1955.

Setelah dilakukan penelusuran oleh wartawan Pikiran Rakjat kala itu, orang yang melakukan penyobekan tersebut melakukan perbuatan itu karena kesal. Ia kesal dengan adanya syarat propaganda partai dalam Pemilihan Umum yang hal itu sudah tidak memperhatikan lagi cara-cara yang sopan dan santun. Bahkan sudah sangat jauh sekali dari adat ketimuran. Dari sini kemudian menimbulkan kemarahan dari rakyat yang sangat tidak terkendali.

Nah teman-teman, seperti itulah keadaan menjelang Pemilu pertama Indonesia. Meski ada sedikit letupan-letupan kecil, namun secara keseluruhan keadaan aman, terkendali dan sangat kondusif. Pelaksanaan Pemilu 1955 juga terlaksana dengan baik, maklum jika masih ada banyak kekurangan karena melihat Indonesia pada saat itu yang masih sangat muda dan baru saja mendapatkan kemerdekanannya.

Sejarah Indonesia➳ Mengapa terdapat koalisi antara PNI dan NU pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953-24 Juli 1955) ?

kabinet Ali Sastroamidjojo,yang terbentuk pada tanggal 31 juli 1953. betapapun kabinet ini tanpa dukungan masyumi, namun kabinet Ali ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (partai Indonesia Raya PIR).

~♥~

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I yaitu.
Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
Konferensi asia afrika I ini disenggarakan di bandung pada tanggal 18-24 April 1955.konferensi dihadiri oleh 29 negara – negara Asia – Afrika,terdiri 5 negara pengundang dan 24 negara yang diundang. KAA I itu ternyata memilikipengaruh dan arti penting dagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa – bangsa Asia – Afrika dan juga membawa akibat yang lain, seperti :

1. Berkurangnya ketegangan dunia.
2. Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik rasdiskriminasi di negaranya.
3. Belanda mulai repot menghadapi blok afro- asia di PBB, karena belanda masih bertahan di Irian Barat.

Konferensi Asia – Afrika I ini menghasikan beberapa kesepakatan yaitu : Basic peper on Racial Discrimination dan basic peper on Radio Activity. Kesepakatan yang lain terkenal dengan dasa sila bandung, dengan terlaksananya Konferensi Asia Afrika I merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa indonesia.

~♥~

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.
Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.
Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

~♥~

Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

~♥~

Sejarah Indonesia➳ Peristiwa Tanjung Morawa pada Masa Kabinet Wilopo (1952-1953)

Peristiwa Tanjung Morawa adalah salah satu peristiwa berdarah yang cukup terkenal di Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Maret 1953.

❄❄❄

Kalau kita melihat kasus sengketa pertanahan dipelbagai daerah di Indonesia, sepertinya tidak ada ujung-ujungnya dan terus terjadi disetiap era pemerintahan presiden manapun. Permasalahan sengketa tanah memang sesuatu hal yang kompleks, disisi lain persoalan tanah merupakan permasalahan mengenai ruang hidup masyarakat yang menjadi tiang kehidupan. Masalah pertanahan bukan hanya masalah agraria, melainkan permasalahan politik penguasaan suatu lahan.

Dalam konflik yang terjadi disetiap daerah mengenai sengketa tanah. Terkadang berujung pada bentrokan antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum, dalam peristiwa sejarah nasional Indonesia, mungkin Peristiwa Tanjung Morawa dapat kita jadikan refleksi mengenai bentrokan sengketa tanah yang berujung pada konflik berdarah yang mengganggu stabilitas nasional pada saat itu. Saat itu pada 16 Maret 1953 di Tanjung Morawa, Sumatera Timur (sekarang Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara). Peristiwa ini turut menyeret jatuhya Kabinet Perdana Menteri (PM) Wilopo di Era Demokrasi Liberal (1950-1959).

❄❄❄

Permasalahan yang terjadi pada Peristiwa Tanjung Morawa adalah perebutan lahan seluas 225.000 Hektar yang merupakan lahan perkebunan kelapa sawit, teh, dan tambakau yang merupakan kepemilikan perusahaan Belanda, yaitu Deli Palnters Vereniging (DPV) yang sebelumnya sempat digarap oleh masyarakat Pribumi dan keturunan Tionghoa saat Jepang berkuasa di Indonesia.

Pokok permasalahan muncul ketika tanah yang sudah digarap oleh rakyat tersebut harus dikembalikan kepada DPV sebagai imbas dari kesepakatan Konferensi Meja Bunda (KMB). Kesepakatan itu membuat Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan, tapi salah satu syaratnya mengembalikan lahan itu kepada para investor asing.

Luas tanah DPV yang dimiliki sebelum perang dunia II yakni seluas 255.000 ha. Dari tanah seluas itu pihak DPV meminta 125.000 ha tanah, sedangkan 130.000 ha dikembalikan kepada pemerintah.

Atas kesepakatan tersebut, Pemerintahan Kabinet Wilopo pada saat itu melalui Menteri Dalam Negeri, Mohamad Roem memerintahkan Pengosongan lahan tersebut. Perintah tersebut ditujukan kepada Gubernur Sumatera Timur, A. Hakim sebagai realisasi menjalankan kesepakatan KMP antara Indonesia dengan Kerajaan Belanda.

Perintah tersebut semulanya akan dituruti oleh masyarakat petani dan keturunan Tionghoa yang akan direlokasi dan meningglakan lahan DPV tersebut, namun terjadi aksi provokasi yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia (BTI–Organisasi Massa Tani dari PKI) sehingga terjadi penolakan yang dilakukan para petani yan semula akan menuruti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut.

Buntut dari penolakannya ini adalah eksekusi paksa yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 1953 dengan mengerahkan beberapa unit traktor dan mendapatkan perlindungan dari aparat Brigade Mobil (Brimob).Para buruh tani  melakukan aksi demonstrasi untuk menggagalkan pentraktoran serta
perlawanan hingga terjadi bentrok.  Dalam insiden itulah timbul tragedi penembakan yang menimbulkan 21 korban, di mana enam di antaranya tewas.

Insiden ini kemudian menjadi perbincangan dan perdebatan di Parlemen Indonesia. Dapat dibilang peristiwa ini dijadikan topik yang memanaskan kondisi politik di parlemen dan dimanfaatkan oleh opisisi kabinet. Karena peristiwa itulah golongan yang anti kabinet, termasuk tokoh-tokoh penganjur persatuan dari PNI, mencela tindakan pemerintah. Sidik Kertapati yang merupakan tokoh Sarekat Tani Indonesia (SAKTI), melayangkan mosi tidak percaya pada Kabinet Wilopo di parlemen.

❄❄❄

Sebelum mosi tidak percaya tersebut ditindak lanjuti dan diputuskan. PM Wilopo memilih mengembalikan mandat kabinetnya kepada Presiden Soekarno, pada 2 Juni 1953.

❄❄❄

sekedar info : Tanjung Morawa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Tanjung Morawa, Deli Serdang berbatasan langsung dengan kecamatan Medan Amplas, kota Medan menjadikan Tanjung Morawa wilayah yang sangat strategis. Terima Kasih sudah membaca ^^

Sejarah Indonesia➳Dampak Positif & Negatif MSA pada Masa Kabinet Sukiman (1951-1952)

Ngomong ngomong masalah MSA. Readers sudah tau belum bagaimana MSA bermula?

.

Jadi awalnya sukiman sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Sukiman-Suwirjo ia menandatangani Perjanjian Keamanan (Mutual Security Act) dengan pemerintah Amerika (1951). Perjanjian ini mengakibatkan jatuhnya kabinet ❣

Isi perjanjian Mutual Security Act (MSA) adalah kerjasama antara Menteri Luar Negeri dalam kabinet Sukiman, yaitu Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia kala itu, yaitu Merle Cochran.

Pokok dari MSA berupa Pertukaran Nota Keuangan antara kedua negara. Hasil dari pertukaran nota tersebut pemerintah Amerika Serikat akan memberikan bantuan di bidang ekonomi dan militer. Namun pada saat yang sama dalam perjanjian itu juga tercantum sebuah poin yang membatasi kebebasan politik luar negeri pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kebijakan politik luar negeri pemerintahan Indonesia harus memperhatikan kepentingan luar negeri pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan Menlu Ahmad Subarjo tersebut, sebagai representasi dari kabinet Sukiman, dianggap tidak sejalan lagi dengan politik luar negeri pemerintah Indonesia "yang bebas aktif", tidak memihak antara Blok Barat dan Blok Timur (Latar politik luar negeri dunia kala itu). Oleh sebab itu kabinet Sukiman ini kemudian dilengserkan oleh DPR.

❄❄❄

Nah, mungkin readers sudah mengetahui apa itu MSA dan bagaimana itu terjadi. Selanjutnya adalah analisis saya mengenai dampak positif dan negatif perjanjian MSA.

Dampak Positif 

✿ perekonomian di Indonesia menjadi semakin maju karena pertukaran nota tersebut pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi. hal itu tentu berpengaruh sangat besar terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia.

✿ Keamanan di Indonesia terjamin karena AS tidak hanya memberi bantuan dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang militer. 

✿ Menambah keakraban atau hubungan baik antara Indonesia dan Amerika Serikat

Dampak Negatif

✿ Membatasi kebebasan politik luar negeri pemerintah Indonesia. Pemerintah AS tentu memberikan peraturan yang tidak dapat diganggu gugat demi terlaksananya perjanjian ini.

✿ Lengsernya kabinet Sukiman karena tidak sejalan dengan politik luar negeri pemerintah Indonesia "bebas aktif" sedangkan kabinet ini memihak pada blok barat.

❄❄❄

Bagaimana readers. Saya selaku penulis mohon maaf apabila ada kesamaan kesalahan dalam penulisan :) terima kasih. 

Sejarah Indonesia➳Kondisi Sosial Budaya pada Masa Kabinet Natsir (1950-1951)

Halo readers ❣

Saya ingin memosting sedikit sejarah mengenai terbentuknya kabinet Natsir untuk memenuhi nilai tugas. Sebagian besar readers mungkin sudah tahu apa itu kabinet Natsir dan bagaimana terbentuknya. Mari kita ulas mengenai Kabinet Natsir !

Kabinet Natsir mulai memerintah pada tanggal 6 September 1950 dan berakhir pada tanggal 21 Maret 1951. Kabinet Natsir adalah kabinet yang dibangun atas dasar koalisi yang beranggotakan inti dari Partai Masyumi. Dalam Kabinet Natsir, PNI tidak mendapatkan jatah jabatan sama sekali, yang paling banyak adalah dari orang-orang partai Masyumi meskipun di dalam kabinet terdapat juga orang-orang non partai. Sebenarnya impian dari Natsir sendiri untuk kabinet nya adalah kabinet yang nasionalis yang berkoalisi dengan beberapa partai. Namun hal ini tidak bisa diwujudkan karena terjadi perebutan jabatan antara PNI dan Masyumi. Sehingga, dengan sendirinya pihak dari partai PNI tidak senang dengan keadaan seperti ini dan menjadikan sulit merekrut PNI untuk masuk ke dalam Kabinet Natsir.

Pendapat yang bersebrangan diantara kedua partai adalah terkait pembagian jatah jabatan menteri. Natsir berpendapat bahwa partainya mempunyai lebih banyak hak dari pada partai lainnya. Pendapat tersebut kemudian tidak disetujui oleh PNI, karena PNI menganggap bahwa semua partai juga memiliki hak yang sama atas jabatan di Pemerintahan. PNI sendiri dari tuntutannya adalah agar orang-orang yang menduduki jabatan menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pendidikan. Namun kemudian dari hasil perundingan PNI bersedia melepas jabatan menteri luar negeri dan diisi oleh orang Masyumi dan menteri pendidikan untuk partai lain. Keinginan PNI mendapatkan jatah menteri dalam negeri kemudian tidak terlaksana karena pos menteri dalam negeri diisi oleh orang Masyumi. Dan ini lah yang menimbulkan konflik karena PNI beranggapan bahwa yang dilakukan ini tidak adil, karena Perdana Menteri sudah berasal dari Masyumi.

Kecaman demi kecaman terus melanda Kabinet Natsir, bukan saja pihak dari luar partai Masyumi, namun juga dari dalam negeri. Tekanan tersebut ditujukan kepada keputusan konggres Desember 1949 yang memutuskan bahwa ketua umum partai dilarang menjadi menteri. Sebenarnya, maksud dari keputusan ini sendiri adalah adanya pengkonsolidasian partai yang kemudian diubah oleh Dewan Partai di Bogor pada tanggal 3 sampai 6 Juni 1960 yang isinya adalah bahwa sistem federal tidak bisa dipertahankan lagi. Kemudian agar keputusan ini tidak terlalu dilanggar, maka Natsir yang kala itu sebagai ketua umum Masyumi, dinonaktifkan dari ketua partai dan kemudian digantikan oleh Jusuf Wibisono.

❄❄❄

Nah! sudah cukup jelas untuk sekedar "apa itu Kabinet Natsir?". Selanjutnya adalah kondisi sosial dan budaya pada masa itu. Karena Kabinet Natsir berada pada masa demokrasi liberal, maka berikut adalah kondisi sosial dan budaya :

a. Penyempurnaan Ejaan Bahasa Indonesia

Pada tahun 1954 pemerintah mengeluarkan gagasan untuk menyemurnakan ejaan Bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober-2 November 1954 pemerintah mengadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan. Hasil keputusannya adalah agar usaha penyelidikan dan penetapan dasar-dasar ejaan diserahkan kepada suatu badan pemerintah yang bertugas menyusun ejaan praktis Indonesia. Hingga dibentuklah Panitia Pembahasan Ejaan Bahasa Indonesia melalui surat keputusan menteri PP dan K No. 448/S tanggal 19 Juli 1956. Panitia tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. Prijono.

b. Perkembangan Sastra

Pada masa demorasi liberal, mulai muncul beberapa sastrawan lokal seperti Sitor Situmorang dan Pramoedya Ananta Toer yang memengaruhi perkembangan karya di Indonesia. Peran mereka mampu menggeser peran sastrawan asing yang digandrungi masyarakat. Para sastrawan pada saat itu menjalankan fungsinya dengan menangkap berbagai masalah kemanusian dibalik peristiwa getir akibat perang. 

Para sastrawan tidak hanya dipengaruhi oleh gaya eropa tetapi juga gaya melayu seperti Amir Hamzaah, gaya Sunda seperti Ajip Rosidi, Rusman Sutiasumarga, dan Ramadhan K.H , dan gaya Jawa antara lain W.S. Rendra, Kirdjomuljo, dan Soeripman.

4. Kehidupan Pers

Pada masa demokrasi liberal Pers tumbuh dengan subur menyuarakan realitas dalam masyrakat dan pemerintahan. Selain sebagai sumber informasi pers juga berperan sebagai kontrol sosial.

Selanjutnya bermunculanlah surat kabar-surat kabar hingga ada tahun 1954 di Indonesia terdapat 105 surat kabar. Selain surat kabar, sarana pers lainnya adalah radio yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

❄❄❄

diatas adalah jawaban dari bagaimana sih kondisi sosial dan budaya pada masa itu. Kami sebagai generasi muda tentu tidak tau pasti ternjadinya kejadian-kejadian di atas dan berusaha untuk melanjutkan sejarah sebisa mungkin. Terima Kasih sudah membaca ^^

Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi

1. Gerakan Benteng

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya :

1. Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
3. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
4. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. 

Keterkaitan sistem gerakan benteng dengan gerakan ekonomi saat ini: 

Jika gerakan benteng dikaitkan dengan gerakan ekonomi saat ini tentu banyak kegagalan yang dikarenakan :  

(1) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal, 

(2) Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif 

(3) Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah 

(4) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya 

(5) Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

2. Gunting Syafruddin

Goncangan demi goncangan terus terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Agresi Militer Belanda pada tahun 1947 dan 1949 membuat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kian berat.

Awal 1950, situasi ekonomi Indonesia belum juga membaik, inflasi tinggi, dan harga semakin melambung. Syafrudin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Hatta Jilid II, mulai berfikir keras untuk menemukan siolusi cepat dan tepat untuk menangkal krisis.

Dicetuskanlah kebijakan moneter yang mengejutkan banyak pihak dan tercatat sebagai kebijakan mata uang yang pertama di Indonesia. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera, sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat.

Ki Agus Ahmad Badaruddin, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan berpandangan bahwa kebijakan ini mempunyai sasaran penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru. Kemudian mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi kemudian menurunkan harga barang.

Menurutnya kebijakan pemotongan uang rupiah menjadi dua bagian ditujukan untuk dua tujuan. Bagian kiri dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dan bagian kanan dapat ditukarkan dengan obligasi negara berbunga tiga persen per tahun.

Gunting Sjafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 20.00 WIB tanggal 10 Maret 1950.

Menurut kebijakan itu, “uang merah” (uang NICA) dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus pukul 18.00 WIB.

Mulai 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi alias dibuang.

Kebijakan ini mengusung konsep pemangkasan nilai mata uang, artinya satuan harga yang tertera hanya dihargai setengah saat berlaku dengan ketentuan yang berbatas waktu. Keputusan ini karena peredaran uang melebihi target, sementara kas negara semakin menipis.

Dengan kebijaksanaan itu, Syafrudin bermaksud “sekali tembak” untuk beberapa sasaran: penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan dengan demikian menurunkan harga barang, dan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan akan mencapai Rp 1,5 miliar. Sayang sekali, sepak terjangnya dalam menyelamatkan ekonomi Indonesia jarang diungkap.

Sistem Redenominasi

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Pada waktu terjadi inflasi, jumlah satuan moneter yang sama perlahan-lahan memiliki daya beli yang semakin melemah. Dengan kata lain, harga produk dan jasa harus dituliskan dengan jumlah yang lebih besar. Ketika angka-angka ini semakin membesar, mereka dapat memengaruhi transaksi harian karena risiko dan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh jumlah lembaran uang yang harus dibawa, atau karena psikologi manusia yang tidak efektif menangani perhitungan angka dalam jumlah besar.

3. Nasionalisasi De Javasche Bank

6 Desember 1951. Presiden Soekarno, menandatangani Undang-undang Nasionalisasi De Javasche Bank (DJB). UU ini dialasdasari oleh kebutuhan, betapa setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949, pemerintah merasa perlu untuk sesegera mungkin memulihkan perekonomian Indonesia. Perbaikan ekonomi, salah satunya, bisa dicapai dengan menasionalisasi DJB yang mengendalikan sirkulasi uang di Indonesia. 

Sebelum ditetapkannya undang-undang ini, pemerintah membuat Komisi Nasionalisasi DJB. Soemitro Djojohadikusumo menjadi salah satu perancang nasionalisasi DJB tersebut. Atas pertimbangan-pertimbangan yang diajukan komisi ini, pemerintah akhirnya menyetujui untuk menasionaliasasi DJB. 

Pada mulanya, DJB adalah bank sentral yang bersifat partikelir dan berada di bawah kekuasaan modal asing. Makanya, cukup aneh rasanya jika sebuah negara yang berdaulat, sirkulasi uangnya justru dikendalikan pihak asing. Untuk itulah pemerintah merasa perlu menasionalisasi DJB menjadi Bank Indonesia. Nasionalisasi DJB juga dimaksudkan untuk bisa membina bank-bank lain di Indonesia. 

Untuk itu, saham-saham DJB yang dimiliki Belanda dicabut dan diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Nasionalisasi DJB berlangsung dengan cara yang moderat.Pemerintah mengganti kerugian kepada para pemegang saham DJB sebesar 120% dari harga nominal saham dalam gulden. Kepada pemegang saham yang berkewarganegaraan Indonesia, pemerintah memberikan ganti rugi sebesar 360% dari harga nominal saham dengan rupiah. 

Menteri keuangan dalam Kabinet Sukiman, Jusuf Wibisono, diberi keleluasaan untuk mengambil tindkan yang dirasa perlu untuk melaksanakan Undang-undang tersebut. Sementara itu, Sjafruddin Prawiranegara, mantan Presiden PDRI, ditunjuk sebagai gubernur Bank Indonesia yang pertama. Dialah yang bertanggungjawab terhadap iklim moneter negara saat itu.

Sejak saat itu, Bank Indonesia menjadi pelayan kepentingan umum sebagai bank sentral yang mengatur sirkulasi uang. Dengan demikian, kepentingan meraup laba dinomorduakan setelah fungsi dan tugas utama tersebut. Dari pertimbangan itu, pemerintah tak menyerahkan Bank Indonesia kepada pihak swasta.

Nasionalisasi DJB sebenarnya tak semulus yang dibayangkan. Rangkaian polemik menyertai nasionalisasi DJB. Terjadi perbedaan pendapat antara Sjariffuddin Prawiranegara dengan Soemitro Djojohadikusumo. Menurut Soemitro, ketika Sjariffudin menjabat Gubernur Bank Indonesia, kebijakan yang diambil tak ubahnya ekonom Belanda. Bank Indonesia tak bisa menjalankan fungsinya sebagai pelayan kepentingan publik. Sedang Sjariffudin menilai Soemitro saat menjabat sebagai menteri Keuangan pada 1952 terlalu menekankan kebijakan ekonomi industri yang tak tepat dilakukan di awal Indonesia merdeka. 

Setelah dilansirnya Oeang Republik Indonesia (ORI) padaa akhir 1945, nasionalisasi DJB adalah kebijakan moneter Indonesia yang paling signifikan dalam sejarah Indonesia. 

Jika ORI dan penggunaan ORI oleh rakyat Indonesia daripada penggunaan Gulden bisa diletakkan sebagai penanda zaman yang mencerminkan semangat nasionalistik rakyat Indonesia, maka nasionalisasi DJB bisa dibaca sebagai kehendak untuk mulai membangun kemandirian di bidang moneter. Tanpa nasionalisasi DJB yang menjadi bank sentral yang sirkulasi uang, kemandirian moneter itu hampir bisa dipastikan akan lebih lama lagi ditempuh.

Tujuan nasionalisasi De Javasche Bank

a. Menaikkan pendapatan

b. Menurunkan biaya ekspor

c. Melakukan penghematan secara drastic.

4. Pembentukan Biro Perancang Negara

Biro Perancang Negara dibentuk pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan tugas merancang pembangunan negara jangka pendek yang diketuai oleh Djuanda. Karena masa kerja kabinet yang terlalu singkat biro ini tidak dapat bekerja maksimal.

Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 

RPLT merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. Kebijakan ini dilaksanakan pada tahun 1956-1961.

5. Sistem Ekonomi Ali-Baba

sistem ekonomi ini diprakarsai oleh Mr. Iskaq Cokrohadisuryo. Tujuan sistem ekonomi ini adalah untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali menggambarkan pengusaha pribumi, sedangkan Baba menggambarkan pengusaha non pribumi (khususnya Cina).

Maksud dari sistem ekonomi Ali Baba ini adalah supaya pengusaha pribumi dan non pribumi saling bekerja sama untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Namun dalam perkembangannya sistem ini mengalami kegagalan, penyebabnya apa? akan saya bahas pada bagian bawah nanti.

Dalam pelaksanaan kebijaka Ali Baba ini, pengusaha nonpribumi memiliki kewajiban untuk memberi latihan kepada tenaga-tenaga Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah memberikan kredit dan lisensibagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah sangat memperhatikan pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan perusahaan asing kala itu.

Namun dalam pelaksanaannya, program ini berjalan tidak baiik dikarenakan pengusaha pribumi belum memiliki pengalaman banyak sehingga cukup sulit bersaing dengan perusahaan luar. Selain itu, sistem ekonomi ali baba disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu. Pengusaha Indonesia hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk memperoleh kredit dari pemerintah.

Sistem Ekonomi Ali Baba mengalami kegagalan karena beberapa hal berikut :

1. Kredit yang digunakan ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha pribumi, malah dipindahkan kepada pengusaha tionghoa secara sepihak
2. Kredit yang diberikan pada awalnya dimaksudkan untujk mendorong kegiatan produksi tapi malah diselewengkan untuk kegiatan konsumsi 
3. Kegagalan pengusaha pribumi dalam memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga kurang berdampak positif terhadap perekonomian indonesia waktu itu.

6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Hal ini menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan pada umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 – 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan sekitar 12,5 miliar Rupiah. Namun, dalam pelaksanaannya RPLT tidak dapat berjalan dengan baik karena:

• Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
• Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
• Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

♥ DIY 5 minutes homemade dinner ʕ•ﻌ•ʔ

halo semua di postingan aku yang keenam ini aku mau ngasih tau resep masakan terkilat dan tetep enak tentunya. Buat kalian yang suka kebangun malem malem terus laper, kalian bisa simak ini deh
Di kulkas aku gaada apa apa kecuali ini.

Roti

Sosis dan daging

Telur

Bahan diatas cocok buat bikin burger isi omelet Langsung aja yang pertama buat omelet dengan mengocok telur lalu campurkan irisan sosis didalamnya

Setelah itu siapkan penggorengan yang sudah panas dengan margarin. Lalu masukan omelet sosis kedalam penggorengan hingga kecoklatan *jangan sampe gosong ehe

Tahap yang kedua buat burger dengan mengawali olesan margarin di rotinya. Lalu masukkan ke penggorengan hingga kecoklatan juga

Jangan lupa goreng dagingnya juga ya readers. Lalu potong omelet tadi sesuai selera. Omelet bisa dipisah atau dimasukkan ke dalam burger. Nahh menu dinner alias menu makan tengah malam sudah siap. Selamat mencoba (｡’▽’｡)♡

*kelupaan garam x.x